“Ini sesuai dengan amanah konstitusi tentang pasal 33 yang sering kita dengar yang yaitu bumi dan air dikuasai oleh negara. Prinsipnya, untuk kemakmuran, alih fungsi hutan boleh untuk pembangunan namun berkelanjutan,” ujarnya dalam Orasi Ilmiah bertema Alih Fungsi Hutan dan Dampaknya Bagi Pembangunan Berkelanjutan yang berlangsung di Teater Room Lt.2 yang digelar BEM Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Jakarta, Senin (25/5)

Kaban, begitu Ia akrab disapa, melanjutkan, yang dibolehkan dalam alih fungsi hutan maksudnya ialah dibolehkannya rakyat memetik manfaat hasil hutan yang selama ini hanya dimanfaatkan oleh korporasi. Alih fungsi hutan dilarang bila masuk dalam hutan kawasan konservasi seperti; hutan lindung, suaka margasatwa, dan cagar alam.